POLITIK ETIS YANG SEBENARNYA
Indonesia adalah salah satu dari sekian banyak negara
yang pernah merasakan menjadi jajahan dari bangsa lain. Hal ini disebabkan
indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, khususnya
rempah-rempah yang pada waktu itu menjadi barang yang dibutuhkan di
negara-negara Eropa. Pada mulanya mereka datang ke indonesia hanya
untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah, namun karena mereka melihat
indonesia memiliki potensi alam yang besar yang dapat menghasilkan keuntungan
maka niat mereka berubah menjadi ingin menguasai.
Bangsa penjajah yang datang
pertama kali adalah Portugis yang menginjakkan kakinya di tanah air, tepatnya
di Maluku pada tahun 1511 kemudian akhirnya meninggalkan indonesia pada 1576,
sedangkan Belanda datang pertama kali ke indonesia lewat pelayaran yang
dipimpin oleh Cornelis de houtman pada tahun 1595 dan meninggalkan indonesia
3,5 abad sesudahnya. Dari sela-sela
pendudukan Belanda, Inggris menguasai indonesia dari tahun 1811 sampai tahun
1816. Kemudian kekuasaan kembali diserahkan ke Belanda sampai akhirnya
indonesia diserahkan pada jepang tahun 1942. Hal ini disebabkan Belanda tak
bisa melakukan perlawanan terhadap pasukan jepang yang datang ke indonesia dari
berbagai wilayah.
Dari mulai negara Portugis, Belanda, Inggris, dan jepang.
Maka Belanda adalah negara yang paling lama pernah menjajah Indonesia. Dalam
masa penjajahan yang panjang tersebut negara kita menjadi objek eksploitasi
besar-besaran, baik itu yang bersifat sumber daya alam maupun sumber daya
manusia. Eksploitasi tersebut memberi keuntungan bagi negara Belanda dan
musibah bagi negara kita. Eksploitasi tersebut seperti monopoli yang dilakukan
Belanda terhadap perdagangan rempah-rempah atau hasil bumi lainnya semisal
kopi. Serta eksploitasi sumber daya manusia, yang sangat menyengsarakan rakyat
indonesia adalah tanam paksa atau cultuur stelsel, yang pada kemudian
hari sistem ini menjadi penyebab lahirnya Politik Etis.
Berbagai penderitaan
pada saat itu banyak dialami oleh masyarakat Indonesia, misalnya kejadian-kejadian
diberbagai wilayah di Indonesia, seperti di Cirebon pada tahun 1843 banyak
penduduk yang meninggalkan daerahnya dengan tujuan untuk menghindari dari
kekejaman belanda. Di daerah lain juga telah mengalami beberapa kejadian
kelaparan yang sangat memprihatinkan, seperti di daerah Demak dan Grobogan yang
mengakibatkan kematian secara besar-besaran. Sementara itu pada umumnya rakyat
di negeri Belanda banyak yang tidak tahu atas kekejaman di daerah tanah
jajahannya yang diakibatkan oleh Tanam Paksa, sebaliknya Tanam Paksa telah
meningkatkan kemakmuran rakyat di negeri Belanda, sebab banyak mendapat
keuntungan yang sangat melimpah dari penyelenggaraan politik Tanam Paksa,
sementara akibat dari pelaksanaan politik tersebut masyarakat pribumi
(Masyarakat Indonesia) menjadi semakin menderita.
Keadaan seperti ini
mulai berubah setelah tahun 1850, dimana rakyat Belanda memperoleh berita
mengenai kejadian yang sebenarnya di Indonesia yang ditimbulkan oleh Tanam
Paksa. Kesewenang-wenangan dari para pegawai pemerintah kolonial
Belanda, kejadian di daerah Cirebon, Demak, dan Grobogan, lambat laun sampai
beritanya di negeri Belanda, sehingga antara tahun 1850-1860 timbul terjadi
perdebatan diantara para tokoh di negeri Belanda yang peduli terhadap nasib
bangsa Indonesia akibat dari kebijakan Tanam Paksa.
Reaksi yang timbul
akibat dari adanya berbagai tulisan kaum humaniter mulai mencapai tarap
yang menentukan, seperti diadakannya peninjauan kembali mengenai aturan-aturan
dalam sistem Tanam Paksa. Adapun yang tergolong kepada kelompok kaum humaniter
diantaranya seperti : Walter Baron Van Hoevel, Fransen Van De
Futte, juga seorang Perdana Menteri Torbeck tampil ke depan untuk
membela kepentingan bangsa Indonesia. Pada saat itu tokoh yang dianggap paling
berhasil merubah opini rakyat Belanda dengan sebuah karya tulisannya adalah “Douwes
Dekker” dengan nama samarannya “Multatuli”. Yang berhasil menulis
sebuah karya buku yang berjudul “Max Havelaar”
Dalam situasi
seperti itu , muncul pula tulisan “Van Deventer” yang berjudul “Een
Eereschuld” (Hutang Kehormatan) pada majalah “de Gids” tahun
1899. Ia mengecam pemerintah kolonial Belanda yang tidak memperhatikan nasib penduduk
tanah jajahannya. Ia mengungkapkan, bahwa pemerintah Belanda telah berhutang
budi kepada rakyat tanah jajahan (Indonesia) serta harus ditebus dengan
cara memberikan kesejahteraan. Usul Van Deventer tersebut mendapat dukungan
dari rekan-rekan kaum liberal, seperti Van Kol, Van Dedem, dan Brooschooft.
Ratu Belanda
menanggapi positif terhadap usulan yang disampaikan kaum liberal. Dalam
pidatonya tahun 1901, Ratu Belanda mengesahkan politik yang sangat terkenal
dengan sebutan “Politik Etis”. Politik ini merupakan upaya balas budi
pemerintah Belanda untuk memperhatikan nasib bangsa Indonesia. Menurut Van
Deventer, politik Etis yang ditujukan untuk memajukan kesejahteraan rakyat
Indonesia dapat dilakukan melalui tiga hal, sehingga disebut Trilogi Van
Deventer, yang isinya sebagai berikut :
1.Irigasi
2.Transmigrasi
3.Edukasi
Dan mari kita cermati satu persatu dari Trilogi Van Deventer tersebut;
- Irigasi (Pengairan) dan Infrastruktur
merupakan program pembangunan dan penyempurnaan
sosial dan prasarana untuk kesejahteraan terutama dibidang pertanian dan
perkebuna, serta perbaikan prasarana infrastruktur. Disini masyarakat pribumi
di beri pengetahuan teknologi dalam bidang pengairan yang lebih modern, untuk
mendapatkan hasil pertanian yang lebih baik, tanpa menunggu lama seperti
sebelumnya yang hanya mengandalkan musim hujan saja untuk menghasilkkan
pertanian yang baik, tetapi dengan adanya Irigasi yang di ajarkan oleh Belanda,
masyarakat pribumi dapat bercocok tanam pada musim kemarau juga.
2.
Educate (pendidikan)
Merupakan program peningkatan mutu SDM dan
pengurangan jumlah buta huruf yang implikas baiknya untuk pemerintah
Belanda, yaitu dengan pendirian sekolah-sekolah. Karena pelajar yang
berkualitas dapat di jadikan pegawai oleh pemerintah Belanda. Itu salah satu
tujuan Belanda melakukan Politik Etis untuk menggalih potensi masyarakat
pribumi.
3.
Emigrasi (transmigrasi)
Merupakan program pemerataan pendidikan Jawa
dan Madura dengan dibuatnya pemukiman di Sumatra Utara dan Selatan dimana
dibuka perkebunan-perkebunan baru yang membutuhkan banyak sekali pengelola dan
pegawainya, Akan tetapi kebijakan pertama dan kedua disalah gunakan untuk
pemerintah Belanda dengan membanggun irigasi untuk perkebunan-perkebunan
Belanda dan emigrasi dilakukan dengan memindahkan penduduk ke daerah perkebunan
Belanda untuk dijadikan pekerja rodi, hanya pendidikan yang membawa dampak
positif bagi Indonesia. selain untuk pemerantaan
penduduk, tujuan Belanda adalah membuka lahan
pertanian yang baru, dengan cara memindahkan penduduk dari daerah padat
Penduduk ke daerah yang penduduknya jarang, untuk membuka lahan pertanian baru.
Bahasa belanda dimasukan sebagai pelajaran di
beberapa Sekolah Kelas Satu dan sejumlah kursus di buka dengan maksud itu, akan
tetapi bahasa Belanda tak kunjung menjadi bahasa rakyat. Orang Belanda sendiri
tampaknya keberatan untuk memberikan bahasa dan kebudayaan Belanda, sebagian
hanya untuk merusak adat istiadat Indonesia, akan tetapi Belanda sangat takut
jika orang-orang Indonesia menguasai kebudayan, pengetahuan, teknik, dan
organisasi. Dengan itu Belanda mendirikan lembaga pendidikan untuk mengatasi
menjamurnya pendidikan pesanteren.
Akan tetapi, seperti
sebelumnya pada system tanam paksa yang didasari oleh niat untuk mengeksploitasi
Indonesia, lagi dan lagi system politik etis pun dalam pelaksanaannya terjadi
penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para pegawai Belanda. Berikut ini
penyimpangan penyimpangan tersebut:
1. Irigasi
Pengairan hanya ditujukan kepada tanah-tanah
yang subur untuk perkebunan swasta Belanda. Sedangkan milik rakyat tidak
dialiri air dari irigasi.
2. Edukasi
Pemerintah Belanda membangun sekolah-sekolah.
Pendidikan ditujukan untuk mendapatkan tenaga administrasi yang cakap dan
murah. Pendidikan yang dibuka untuk seluruh rakyat, hanya diperuntukkan kepada
anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang mampu. Terjadi diskriminasi
pendidikan yaitu pengajaran di sekolah kelas I untuk anak-anak pegawai negeri
dan orang-orang yang berharta, dan di sekolah kelas II kepada anak-anak pribumi
dan pada umumnya. Politik pendidikan kolonial erat hubungan dengan politik
mereka pada umumnya, sesuatu politik yang di dominasi oleh golongan-golongan
yang berkuasa dan tidak di dorong oleh nilai-nilai etnis dengan maksud untuk
membina kematangan politik dan kemerdekaan tanah jajahan. Berhubungan
dengan sikap itu kita dapat kita lihat sejumlah cirri pltik dan praktis
pendidikan yaitu:
a.
Gradualisme yang luar biasa dalam menyediakan
pendidikan bagi anak-anak Indonesia.
b.
Dualisme dalam pendidikan dengan menekankan
perbedaan yang tajam antara pendidikan Belanda
dan pendidikan pribumi.
c.
Control sentral yang kuat
d.
Keterbatasan tujuan sekolah pribumi, dan
peranan sekolah untuk menghasilkan pegawai sebagai factor penting dalam perkembangan
pendidikan
e.
Prinsip konkordasi yang menyebabkan maka
sekolah di Indonesia sama dengan di negeri Belanda.
f.
Tidak adanya perencanaan pendidikan yang
sistematis utuk pendidikan anak pribumi.
Pendirian sekolah oleh pemerintahan kolonial
Belanda, bertujuan memecah belah pribumi Islam, sejak kanak-kanak. Dari
bangaunan sekolah dan kurikulum antara anak Indonesia dan bangsawan serta
prioritas lainya di beda-bedakan. Sekaligus putra putrid bangsawan Muslim dan
putra putrid yang Islam, namun mendapatkan proritas sekolah di sekolah Eropa.
Dengan dicampurnya di sekolah Eropa, anak bangsawan dan sultan menjadi jauh
dari pengauh pembinaan ulama
3. Migrasi
Migrasi ke daerah luar Jawa hanya ditujukan
ke daerah-daerah yang dikembangkan perkebunan-perkebunan milik Belanda. Hal ini
karena adanya permintaan yang besar akan tenaga kerja di daerah-daerah
perkebunan seperti perkebunan di Sumatera Utara,
khususnya di Deli, Suriname,
dan lain-lain. Mereka dijadikan kuli kontrak. Migrasi ke Lampung
mempunyai tujuan menetap. Karena migrasi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan
akan tenaga kerja, maka tidak jarang banyak yang melarikan diri. Untuk mencegah
agar pekerja tidak melarikan diri, pemerintah Belanda mengeluarkan Poenale
Sanctie, yaitu peraturan yang menetapkan bahwa pekerja yang melarikan diri
akan dicari dan ditangkap polisi,
kemudian dikembalikan kepada mandor/pengawasnya.
Lagi dan lagi, terus
menerus tidak ada satu pun yang kiat baik system yang diberlakukan para
penjajah untuk negeri ini. Mereka hanya ingin menguasai kekayaan kita,
mempekerjakan kita secara paksa, merampas harta benda rakyat kita hingga hamper
tak ada lagi setetes air kehidupan bagi bangsa ini. Kita telah lama menjadi
boneka mainan belanda guna memenuhi semua kebutuhannya. Hal ini juga yang
menyebabkan mental Indonesia saat ini lembek hanya mampu diperintah dan
diperintah. Tugas kita kini untuk mengubah doktrin belanda dan memperbaiki
mental bangsa dengan dimulai dari diri kita. Kecil memang namun ada dan
berarti.
0 komentar: